Bali – Dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V, Koarmada II, menggelar Apel Khusus yang dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) Henricus Prihantoko, dalam rangka Penandatanganan piagam pencanangan pakta integritas dan zona bebas korupsi, di Lapanganan Apel Mako Lanal Denpasar Jalan Raya Sesetan 331 Denpasar Bali, Rabu (8/5).
Acara Penandatanganan Pencanagan Zona Integritas dan Zona Anti Korupsi di Mako Lanal Denpasar dihadiri oleh Kepala KPPN Provinsi Bali Bapak Teddy dan Kepala BPKP Provinsi Bali Bapak Ari Dwikora, Palaksa Lanal Denpasar Letkol Laut (P) Bambang Abdullah Basuki Rahmad, seluruh Perwira Staf, Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Mako Lanal Denpasar.
Menurut Komandan Lanal Denpasar Bali ini sebagai bagian dari kesungguhan institusi dalam mengukuhkan diri sebagai lembaga yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya korupsi. Tentu juga disertai upaya untuk mewujudkan zona bebas korupsi serta reformasi birokrasi yang akuntabel di jajaran Lanal Denpasar Bali.
Dikatakan Danlanal Denpasar Bali sebagai salah satu percontohan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terus berupaya untuk meningkatkan kinerja satuan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.
“Penerapan zona bebas korupsi ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi satuan yang diiringi dengan mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan yang kokoh dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Lanal Denpasar Bali,” katanya.
Oleh karena itu, reformasi birokrasi harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, kinerja tinggi, bebas dan bersih dari korupsi perlu adanya pengawasan secara terus-menerus. Supaya peningkatan mutu pengendalian dan pengawasan program yang dilaksanakan khususnya dalam menjalankan program reformasi birokrasi di Lanal Denpasar dapat tercapai dengan optimal.
Selanjutnya wujud nyata berbagai kegiatan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi antara lain dengan dilakukannya penandatanganan dokumen Pakta integritas penguatan organisasi laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan, program inisiatif anti korupsi dan pelaporan transaksi keuangan oleh PPATK. “Saya berharap dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan kegiatan ini sehingga program reformasi birokrasi di lingkungan Lanal Denpasar Bali dapat terlaksana dengan sukses,”
Sementara, kepala KPPN Denpasar, Tedi mengungkapkan, kantor pelayanannya merupakan salah satu instansi vertikal kementerian keuangan dalam hal penyaluran APBN. Selama ini pihaknya melayani penyaluran anggaran untuk Lanal sebagai salah satu mitra kerja.
Tentunya ke depan secara bersama-sama akan mengedukasi juga dalam melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan akuntabel dan juga pelaporan pertanggungjawaban atas penggunaan APBN. “Ini juga kita kawal bersama-sama untuk memenuhi implementasi wilayah bebas dari korupsi ini selama ini rekonsiliasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Lanal Denpasar berjalan dengan baik sesuai waktu yang ditetapkan dan kita juga secara periodik setiap triwulan melakukan evaluasi,” terangnya. (dispe lantamal V|red|noven)
